7. Syarat pemberhentian secara hormat hakim Mahkamah Konstitusi

Uncategorized150 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaMahkamah Konstitusi atau M.K Ini adalah lembaga yang kompeten dengan peradilan yang independen. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini mempunyai sembilan anggota Mahkamah Konstitusi yang diangkat melalui keputusan presiden.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi di dalam mkri.idHakim konstitusi adalah pejabat pemerintah. Menurut pasal 15 aturan tertulis itu, pemilihan hakim konstitusi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain berintegritas dan berkepribadian tidak tercela, adil, serta menjadi pemimpin yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan.

Selain itu, Pasal 16 tentang pengangkatan calon masih merupakan undang-undang yang sama. Hakim konstitusi Itu juga harus memenuhi persyaratan berikut:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Sarjana Hukum,
  3. Setidaknya 40 tahun pada saat pengangkatan;
  4. Ia tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
  5. Kegagalan untuk mengajukan perintah pailit berdasarkan perintah pengadilan, dan
  6. Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang hukum.

Tak hanya itu, hakim konstitusi yang diangkat dan dipilih pun wajib memberikan pernyataan bersedia menunaikan tanggung jawabnya. Calon hakim konstitusi mempunyai persyaratan lain, yakni melarang mereka merangkap menduduki jabatan tanggung jawab sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri sipil.

Tiga hakim konstitusi diangkat oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden. Kemudian permohonan ini akan diputuskan melalui keputusan presiden dalam waktu 7 hari kerja. Dalam proses pemilihan hakim konstitusi, tiga lembaga pemerintah harus menjalankan proses pemilu yang objektif, akuntabel, terbuka, dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. aturan.bpk.go.id.

Hakim konstitusi mempunyai masa jabatan selama 5 tahun. Hakim konstitusi hanya dapat dipilih kembali satu kali. Tindakan kepolisian yang dilakukan oleh hakim konstitusi hanya dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam banyak hal:

  1. Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka tertangkap basah
  2. Terdapat bukti prima facie bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau keamanan negara.
Baca Juga  Mahfud MD meminta pengusutan menyeluruh terhadap aliran dana kampanye ilegal

Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat apabila selama menjabat memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Menurut putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pidana yang dijatuhkan pidana penjara adalah pidana penjara berat paling lama 5 tahun atau lebih.
  2. melakukan perbuatan tercela;
  3. Tidak hadir di pengadilan sebanyak 5 kali berturut-turut sebagai kewajiban dan kewajiban tanpa alasan yang cukup;
  4. Pelanggaran sumpah atau janji kerja;
  5. Sengaja menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan;
  6. Melanggar larangan dengan menempati banyak tempat dan
  7. Mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pilihan Redaksi: Anwar Usman dari MKMK Menapaki Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jenjang Karir Menantu Jokowi.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *