9 Hakim Mahkamah Konstitusi melapor ke BareScream tentang kebocoran informasi rahasia di RPH Oleh Majalah Tempo

Uncategorized166 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Pilar Konstitusi atau P3K melaporkan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pengungkapan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Karena informasi rahasia tersebut dimuat di jurnal, maka dianggap bocor. waktu.

Direktur Tindak Pidana Umum Departemen Investigasi Kriminal Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, laporan tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atau Dewan Kehormatan MKMK. “Ada tindakan pengungkapan rahasia yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Juhandani dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 November 2023.

Reporter Dijuhandhani mengatakan kesembilan hakim konstitusi tersebut melanggar hukum dengan membocorkan rahasia yang tidak seharusnya dipublikasikan. Berdasarkan artikel yang ditulis tentang ini di majalah waktukata Juhandani.

Namun Juhandani tidak menyebut nama partai tersebut dalam laporan tersebut. Berdasarkan laporan LIDIK, pelapor tidak menyebutkan namanya, kata Djuhandhani.

Tak hanya itu, pihak pelapor juga tidak menjelaskan maksud perkara dan merahasiakan tujuan penindakan, kata Juhandani. Mereka hanya meminta perbedaan pendapat atau Pendapat yang berbeda “Itu saja,” kata Hakim Djuhandani.

Padahal, menurut Dajuhandani, frasa “tidak boleh merahasiakan” dalam putusan MKMK tidak bisa dimaknai dengan frasa “dengan sengaja membuka rahasia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 KUHP. Oleh karena itu, permasalahan laporan dan analisis kronologisnya dinilai belum memenuhi syarat pasal.

iklan

Juhandani mengatakan, laporan tersebut belum menemukan bukti prima facie atas dugaan kejadian tersebut. “Jadi sudah sepantasnya dilakukan pengaduan masyarakat atau Dumas,” kata Djuhandani.

MKMK Sembilan hakim MK terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim sebagaimana tertuang dalam asas kepatutan dan kepatutan Sapta Karsa Hutama. Keputusan tersebut dibacakan Ketua MKMK Gimli Ashdidiki karena dipastikan seluruh hakim MK tidak bisa merahasiakan informasi melalui forum hakim atau RPH. Sejak dimuat di Majalah Tempo, informasi itu dianggap sudah dirilis.

Baca Juga  OJ Simpson meninggal pada usia 76 tahun setelah berjuang melawan kanker

Hakim MK mempunyai tanggung jawab hukum dan moral secara individu dan kolektif untuk memastikan tidak bocornya informasi rahasia di RPH, kata Jimly di Gedung I MK, Jakarta, Selasa 7 November 2023.

Tak hanya itu, hakim MKMK menganggap pelanggaran konflik kepentingan merupakan hal yang lumrah. Hal ini berdasarkan Putusan 49/2019 dan Putusan 56/2020 tentang benturan kepentingan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Atas pelanggaran tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan kolektif kepada wasit yang terlapor.

Pilihan Redaksi: Anwar Usman yang melakukan pelanggaran etik menyebut tuduhan terhadap dirinya mencemarkan nama baik.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *