Alasan Nahlein Alumni UGM Tolak Keterlibatan PBNU dalam Pengelolaan Tambang

Uncategorized14 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Banyak penduduk Mari kita melakukan diskriminasi.Ucapan Nehdlatul Ulama atau Pendukung Universitas Gadja Mada (UGM) Izin Usaha Pertambangan Dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan. Mereka menyatakan tak ingin NU terlibat dalam pengelolaan tambang di negaranya.

“Mendesak agar PBNU menolak Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Ormas dan membatalkan usulan Izin Usaha Pertambangan (IUP),” kata penggagas pernyataan mereka, Heru Prasetia, dalam konferensi pers online, Minggu, 9 Juni 2024. Heru mewakili puluhan PBNU. Anggota NU lainnya dan alumni UGM juga turut mengutarakan sikapnya.

Penekanan tersebut merupakan salah satu dari delapan poin manifesto warga NU, mahasiswa UGM, terkait pemberian izin pertambangan kepada perusahaan grosir. Mulai dari akademisi, aktivis, guru pesantren, peneliti, budayawan, dan pengusaha. Beberapa di antara mereka mengaku ikut aktif dalam pemerintahan NU di tingkat pusat dan daerah.

Ia juga meminta PBNU melayani masyarakat dengan tidak menerima konsesi pertambangan. Menurut mereka, menerima kelonggaran tersebut akan membuat NU bekerja sama sebagai bagian dari aparatur negara yang digunakan NU untuk mengontrol masyarakat.

Apalagi mereka berharap PBNU bisa lebih mandiri secara ekonomi tanpa terjun ke dunia pertambangan. Mereka menyebut operasi penambangan itu sebagai operasi kotor.

Warga Nahliyan, mantan mahasiswa UGM, juga menolak kebijakan pemerintah yang membolehkan organisasi keagamaan mengelola tambang tersebut. Ato Heru menyampaikan sikapnya yang mengatakan hal itu merugikan organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga kehormatan sebagai lembaga moral.

iklan

Menurut mereka, pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan hanya menguntungkan segelintir elite ormas dan menghilangkan tradisi penting ormas. Dia mengatakan, sebagian besar biaya usaha pertambangan ditanggung oleh rakyat. “Akhirnya ormas keagamaan menjadi bagian dari masyarakat dan melemahkan mereka yang bisa mengendalikan dan mengendalikan pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga  Pangdam IX/Udayana resmi berganti dari Sonny Aprianto ke Harfendi

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah konsisten dengan agenda transfer energi. Hal ini termasuk ditinggalkannya batu bara, sebagai produk ekspor dan sebagai sumber energi.

Menurut mereka, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum lingkungan hidup ketika merusak sistem sosial dan ekologi. “Seperti perampasan tanah, penggusuran, penggundulan hutan, eksploitasi, korupsi dan pencemaran akibat operasi penambangan batu bara,” kata Heru.

Warga NU, alumni UGM, baik yang berlatar belakang Nahdli maupun tidak, menghimbau masyarakat luas. “Menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil langkah dan terus mendorong penghapusan peraturan yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekologi,” kata Heru.

Pilihan Editor: Alumni Nahdliyin UGM mendesak PBNU membatalkan permohonan izin pertambangan



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *