Anis-Kak Emin dan Ganjar-Mahfoud Berencana Ajukan Hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Pengamat Politik Unior: Kuat Dugaan Kecurangan

Uncategorized237 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Perselisihan hasil Pilpres 2024 sepertinya pasangan Anis Basedan-Muhaimin Iskandar (Kak Emin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud M akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.M.K). Adanya tanda-tanda kecurangan dalam Pilpres disebabkan oleh dua kubu tersebut.

Benteng Anise-kak Emin Melalui ketua tim kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, mereka menyampaikan gambaran besar isi dakwaan. Ia mengatakan, jika pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang oleh KPU, maka mereka akan diproses secara hukum. Mereka fokus untuk mematahkan pencalonan wakil presiden Gibran.

Ketika para pihak Ganjar-Mahfud Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) MD, Cyril Roll Hakeem atau Chiko Hakeem mengatakan fokus dakwaan mereka adalah menyoroti fakta banyaknya kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlanga (Unair) Pasangan Airlangga Pribadi Kusman Anis-Kak Emin dan Ganjar-Mahfud MD mengajukan perkara pemilu ke Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, perkara pemilu ini merupakan bagian dari etika politik dan upaya agar calon dapat bertanggung jawab kepada pemilih setelah pasangan tersebut memilih pasangannya.

Artinya, proses yang ada lebih transparan dan akuntabel pada pemungutan suara mendatang, sehingga kalau terjadi kecurangan, saya kira apa yang dilakukan pada pasangan 01 dan 03 sudah ada, kata Erlanga. Tempo.coRabu, 21 Februari 2024

Selain itu, terkait tanda-tanda kecurangan pemilu, Irlanga menyebut tuduhan tersebut sangat kuat. Disebutkan kedua kubu, tidak hanya penghitungan suara yang dicurangi, namun proses pencalonan sejak awal sudah ditandai dengan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial.

Pencalonan ini dilakukan menyusul keputusan baru Mahkamah Konstitusi yang memfasilitasi proses pendaftaran Gibra sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ada juga banyak tuduhan kecurangan lainnya yang mengganggu kampanye pemilu menjelang hari pemungutan suara.

Baca Juga  PLN berhasil membangun jaringan distribusi dan listrik tegangan tinggi

Lalu ada bansos yang begitu besar, itu menandakan proses politik punya dampak elektoral yang besar dari Pak Jokowi, yang berujung pada hubungan, misalnya antara presiden dan calon, lalu dia memberi. Banyak persoalan yang dihadapinya. Direktur Pusat Studi Pemerintahan dan Kewarganegaraan (CGCS) Erlanga mengatakan, “Ada juga indikasi di tingkat bawah bahwa elit politik berada di bawah tekanan menjelang pemilihan presiden.”

Alasan terjadinya kecurangan dalam pemilu kali ini disebut-sebut karena proses politik yang melatarbelakanginya. Jika ditilik ke belakang, banyak persoalan yang mengemuka sebelumnya, seperti usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di lingkungan istana. Padahal, jika dirunut ke belakang, hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan di kubu Jokowi. Tentu saja ide-ide tersebut menghadapi kendala.

iklan

Keinginan untuk tetap berkuasa terus berlanjut menjelang pemilihan presiden yang semakin dekat dengan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Terlihat bahwa proses yang mereka lakukan bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kesejahteraan mereka.

“Inilah akar penyebab berbagai bentuk penipuan. Konflik kepentingan Hubungan politik antara presiden dan salah satu kandidat dan presiden dan 02.

Hal ini menunjukkan betapa besarnya upaya yang dilakukan koalisi elite politik dan sebaran kelompok politik di daerah untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Dan itulah yang telah dilakukannya selama 10 tahun terakhir. “Yah, menurut saya itulah alasan utama terjadinya berbagai jenis penipuan.” ucap Erlanga.

Kecurangan pemilu bisa terjadi secara sistematis. Tentu saja, jika ada yang melihat ini, itu harus dikonfirmasi. Tanda-tanda keraguan tersebut semakin meningkat dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Airlangga menjelaskan mengapa prosesnya harus di Mahkamah Konstitusi, jika dugaan kecurangan pemilu terbukti terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM.

Baca Juga  Amin Rais Soal Sikap Partai Ummat Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lindungi Aspirasi Kader

“Sekarang kita memahami dari prosesnya, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh banyak pihak secara bersama-sama, bahwa penipuan itu tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi direncanakan, yaitu melihat organisasi atau pengaturan Dari atas ke bawah atau hasilnya bagus,” ujarnya.

Dari situ mereka bisa membuktikan bahwa kedudukan di Mahkamah Konstitusi sudah terstruktur secara hukum, sistematis, dan besar-besaran oleh masing-masing paslon 1 dan 3, seperti yang terjadi dengan kecurangan pemilu saat ini.

Dampaknya terhadap demokrasi adalah menurunnya kualitas demokrasi Indonesia secara serius. Landasan penting demokrasi, bagaimana pemisahan kekuasaan dihormati, kontrol publik atas pemisahan kekuasaan, melalui konstitusi, hukum juga dapat membatasi pelaksanaan kekuasaan tanpa batasan. Di tahun Semua nilai-nilai keras itu bisa saja runtuh akibat kecurangan Pilpres 2024.

Pilihan Redaksi: Dugaan Seleksi TSM 2024, Penjelasan Dosen UIN Suska Riau Soal Struktural, Sistematis dan Masif



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *