Anwar Usman melanggar kode etik, sanksi MMMK hanya teguran tertulis, pelapor kurang puas.

Uncategorized100 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Hakim MK Anwar Usman Mereka mendapat sanksi berupa teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena terbukti melanggar etika. Sang jurnalis angkat suara mengenai hal ini.

Tiga laporan terpisah telah disampaikan ke MKMK terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman. Ketiganya adalah Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, Alvon Pratama Sitores, serta Junaidi Malau dan Harjo Winoto.

Terkait laporan kami terhadap Anwar Usman, keputusan tersebut hanya teguran tertulis, namun kami hormati meski merasa sedikit kecewa, ujarnya usai mendengarkan putusan MKMK di Jakarta Pusat, Kamis. , 28 Maret 2024.

Dalam laporannya, Zico meminta Anwar Usman diberhentikan dengan hormat jika melakukan pelanggaran. Namun putusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan sanksi kepada Anwar dengan teguran tertulis.

Sebagai informasi, Zico melapor kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait pernyataannya dalam konferensi pers November 2023. Dalam jumpa pers tersebut, Anwar menyampaikan tanggapannya terkait pencopotan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi MKMK akibat putusan 90 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden.

Anwar menyoroti upaya politisasi diri dan menjadikan dirinya oposisi dalam berbagai keputusan MK. Selain itu, ia juga merasa dihina secara licik terkait penanganan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden.

iklan

Menurut Zico, pernyataan Anwar soal pencemaran nama baik sepertinya tidak bisa diterima dengan keputusan MKMK. Selain itu, Zico menggugat penunjukan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, lapor Anwar.

“Bagi kami, ini menunjukkan betapa hakim konstitusi terbukti berkali-kali melanggar etika. Kalau saya pribadi, saya bertanya, pantaskah hakim konstitusi seperti itu?” kata Zico.

Hakim MKMK Anwar Usman didakwa melakukan perbuatan tercela. Keputusan tersebut disetujui dalam sidang hari ini, Kamis, 28 Maret 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Baca Juga  Waspadai banjir yang merusak kendaraan

Bahwa terlapor hakim melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi diperkuat dengan prinsip kepatutan dan kesusilaan serta penerapan Sapta Karsa Hutama pada poin kedua, kata Ketua MKMK 1 Dewa Gedey Palguna. Kedua, memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim pelapor.

Pilihan Redaksi: MKMK memutuskan dugaan keterkaitan Isra Mizan dengan PDIP tidak melanggar kode etik.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *