Banyak dikritik, BP Tapera berusaha meraih kepercayaan masyarakat

Uncategorized14 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP), mengakui banyaknya pandangan dan kritik yang berlawanan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya saat ini fokus membangun kredibilitas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Pertama, Anda harus membangun kredibilitas BP Tapera mencari Keyakinan Publik. Ini tugas yang diberikan panitia (BP Tapera) kepada kami pada peresmian yang dilaksanakan pada 13 Maret 2024,” ujarnya saat dihubungi. waktu Sabtu, 8 Juni 2024 melalui aplikasi perpesanan.

Komite Heru Tapera menyarankan agar BP Tapera melakukan reformasi manajemen terlebih dahulu. Perkembangannya masih dipantau langsung oleh Komite Tapera.

Heru menyebutkan ada lima tinjauan terkait pengelolaan BP Tapera. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan keanggotaan melalui praktik berbasis teknologi informasi, perlindungan kepentingan peserta dan transparansi. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan imbal hasil tabungan dengan risiko yang terkelola dengan baik.

Kemudian terkait peningkatan kualitas manajemen pemanfaatan untuk memudahkan akses bagi peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. “Memiliki rumah berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Heru.

Menurutnya, penilaian keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dengan membina dan melindungi hak-hak peserta. Terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan aset BP Tapera.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan penerapan tapera pada PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pekerja swasta dan mandiri wajib menjadi peserta tapera. “Isi PP Nomor 21 Tahun 2024, berdasarkan pendapat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), hanya mengatur tentang pengaturan peningkatan kualitas pengelolaan BP Tapera, khususnya dana FLPP (Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan) dari APBN,” kata Heru.

iklan

Selanjutnya, besaran tabungan peserta disesuaikan dengan PP Nomor 25 Tahun 2020 dan hingga saat ini belum dilaksanakan. “Belum ada rencana penerapannya termasuk pekerja swasta setelah tahun 2027, karena ketentuan teknisnya belum ada.”

Baca Juga  Menyusul kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23, PSSI diminta memperkuat pembinaan atlet muda.

BP Tapera, kata Heru, tunduk pada arahan panitia. “Kami menghormati sepenuhnya arahan Panitia Tapera untuk menunda pemberlakuan PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto PP Nomor 21 Tahun 2024.”

Saat ini, kata Heru, BP Tapera mengelola dana bergulir tabungan eks Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) bagi pegawai negeri sipil dalam bentuk FLPP dan Dana Tapera untuk pembiayaan perumahan berkualitas dan terjangkau dari APBN. Itu dimasukkan ke dalam BP Tapera pada tahun 2020.

Di tahun Dia mengatakan, tidak ada tabungan yang terkumpul dari ASN atau PNS mulai tahun 2020. “Pengelolaan Dana Tabungan Bapertarum yang lama dipercayakan kepada BP Tapera untuk disimpan dan dikembalikan pada saat anggota utama Dana Tabungan habis masa berlakunya atau pensiun,” ujarnya. .

Sejak tahun 2010, dana FLPP dari APBN telah menyediakan perumahan bagi 1,476 juta rumah MBR di seluruh Indonesia. Sedangkan 14 ribu unit rumah telah terealisasi dari Tapera atau dana eks Bapertarum. “Khusus bagi ASN yang bunganya murah Datar 5 persen untuk FLPP tenor s/d 20 tahun dan tenor 30 tahun untuk Dana Tapera.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *