TEMPO.CO, Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi ancaman serikat pekerja yang akan menyerbu kediaman pribadinya. Ancaman tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang menuntut adanya kontak langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menetapkan upah minimum di negara bagian tersebut. UMP Jakarta Pada tahun 2024
“Iya oke. Rumah pribadi untuk berlibur, ketemu di Balai Kota,” kata Heru Budi usai konferensi pers pengumuman Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 pada Selasa, 21 November 2023.
Heru Budi mengaku tidak tahu jika unjuk rasa buruh hari ini ricuh seperti saat ia sedang rapat. Namun, serikat pekerja masih diperbolehkan menyampaikan keinginannya secara langsung.
“Saya terima, saya sedang rapat jadi saya tidak tahu, nanti Kadisnaker terima,” ujarnya.
Selasa sore, sekitar pukul 15.15 WIB, aksi buruh berakhir panas dan rusuh saat memasuki Kota Dickey untuk menemui Heru Budi. Para pekerja berusaha merobohkan pagar tersebut.
Namun aksi vandalisme tersebut berhasil dihentikan oleh polisi yang bersiaga. Pihak berwenang yang membubarkan unjuk rasa mengancam akan menggerebek rumah pribadi penjabat gubernur karena tuntutan mereka tidak dikabulkan.
“Hari ini kita saling adu jotos di Heru. Heru bagus sekali, PJ bisa saling adu kita, masih tiga jam lagi, rumah Heru akan kita kepung,” ujar ketua unjuk rasa.
iklan
Kisruh aksi buruh di Kota Diki Jakarta. Para pekerja akan membakar sampah dan merobohkan pagar untuk bertemu dengan Gubernur Dickey untuk melanjutkan kenaikan upah minimum sebesar 15%, Selasa, 21 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Selain itu, Heru Budi tak keberatan dengan rencana serikat pekerja yang menggugat UMP DKI 2024 yang ditetapkan sebesar Rp5.067.381 atau mentransfer Rp4,9 juta dari UMP DKI 2023 ke PTUN (naik PTUN sebesar 3,38 persen). ). Diketahui, kaum buruh menuntut kenaikan sebesar 15 persen.
“Iya nggak apa-apa, belum diterbitkan, dikenakan biaya ya. TIDAK Tidak ada apa-apa,” katanya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden ini juga menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan berupa subsidi bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia mencontohkan transportasi gratis.
Artinya PP (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023) yang dikeluarkan pemerintah pusat memberikan hal lain dengan mengurangi pengeluaran sehari-hari, katanya, membantu. Saya kira masyarakat akan mengerti, katanya.
Pilihan Editor: PPATK menyebutkan, jumlah uang yang ditransfer ke rekening Giska mencapai 40 miliar dolar.
Quoted From Many Source
