Dampak perubahan situasi Jakarta sebagai wilayah khusus Jakarta

Uncategorized154 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara mengubah status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi daerah khusus. Jakarta Atau rencana pergantian nama DJ Jakarta sempat dibahas dalam rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Jakarta pada Selasa 12 September 2023 di Istana Merdeka.

Decage sendiri merupakan akronim. Daerah Istimewa Jakarta. Nama ini akan menjadi nama baru DKI Jakarta setelah ibu kota resmi dipindahkan ke IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang (UU) no. 3 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022.

Dulunya bukan ibu kota, DKJ Jakarta telah menjadi kota kosmopolitan dan pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Penggantian nama Diki Jakarta menjadi DKJ akan dilakukan setelah ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur ke IKN Nusantara. Namun belum diketahui secara pasti kapan pergantian nama tersebut terjadi.

Selain itu, status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta juga karena kedudukannya sebagai ibu kota negara dan nilai sejarahnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. tersebut jakarta.go.id, Setelah resmi menjadi ibu kota negara pada tanggal 31 Agustus 1964, nama DKI Jakarta diberi status daerah khusus. Hal ini terkait dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 bahwa Jabodetabek akan tetap menjadi ibu kota khusus. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia.

Tak hanya itu, Dion P. Sihotang” dalam bukunyaSejarah Singkat Kota Jakarta” Pada tahun 2011, Lestari Kiranatama menulis bahwa DKI Jakarta menjadi unik karena statusnya tersebut.

Selain itu, status Jakarta ditingkatkan menjadi pemerintahan daerah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota, dengan Jakarta memiliki kota administratif yang mandiri. Kemudian dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Jakarta dikukuhkan menjadi daerah otonom khusus pada tanggal 30 Juli 2007 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten. “Status Hukum Diki Jakarta Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara Tahun 2022”.

Provinsi Diki Jakarta sebagai kesatuan pemerintahan khusus sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah merdeka mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tugas, hak, tugas dan tanggung jawab khusus dalam pemerintahan daerah.

Baca Juga  Festival Hak Asasi Manusia 2023, saat anak muda berbicara tentang hak asasi manusia

Provinsi DKI Jakarta sangat kompleks dan mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan hidup, pengelolaan kawasan khusus dan permasalahan sosial lainnya yang memerlukan penyelesaian masalah secara terpadu dengan menggunakan berbagai alat.

Untuk itu, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun peraturan tersebut terikat dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada pemerintahan negara seperti daerah otonom pada tingkat negara bagian dan sebagainya.

Selain itu, Diki Jakarta mempunyai tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Serta menjadi tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Pilihan Redaksi: DKI Berubah Jadi Daerah Istimewa Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *