Di Sumbar, 5.611 suara dialihkan ke Partai Garada, namun tudingan PPP ditolak MK.

Uncategorized32 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan atas permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Debat Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Sumbar, Daerah Sumbar I dan II Tidak Setuju.

Hal itu disampaikan Ketua MK saat membacakan putusan Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat, pada Selasa. 21 Mei 2024

Saat Suhartoyo membacakan putusan, ia berkata, “Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima.”

Suhartoyo mengatakan majelis hakim konstitusi telah menerima keberatan atau keberatan tersendiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Selain itu, KPU menilai permohonan PPP tidak jelas atau kabur.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. MK Rakyat. Periksa dengan cermat permohonan PPP. Padahal, dalam permohonan awal, pemohon meminta agar 5.611 suara dialihkan ke Partai Garada.

Partai berlambang Kaba itu kalah ribuan suara dari PPP. Pengalihan tersebut dinilai terjadi karena kesalahan penghitungan yang dilakukan KPU di Dapil Sumbar 1, namun pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan tersebut terjadi.

iklan

“Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa langkah dan lokasi kecelakaan (Tempat) dimanapun terjadi perpindahan suara karena kesalahan penghitungan, baik di tingkat PPK, PPS, kabupaten, atau daerah,” jelas Daniel.

Dia menjelaskan, PPP mempertanyakan hasil penghitungan suara di daerah pemilihan Sumbar I dan II untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun dalam postingan tersebut, pemohon hanya menjelaskan hasil penghitungan suara di dapil Sumbar 1.

Lanjut Daniel pada Petitum nomor dua PPP Meminta pembatalan Proklamasi KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilu DPR RI Tahun 2024 di daerah pemilihan Sumbar I dan II. Namun pada permohonan nomor tiga, pemohon hanya meminta anggota DPR RI menentukan jumlah suara yang tepat untuk mengisi dapil Sumbar 1.

Baca Juga  6 Pemeran Ghostbusters: Kekaisaran Beku

“Rumusan petitum ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam membingkai permasalahan yang diajukan pemohon,” kata Daniel. “Selanjutnya, keputusan pembatalan hasil Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Sumbar yang dimohonkan dalam Permohonan tidak diungkapkan dalam sampul permohonan.”

Pilihan Editor: Ketua KPU: Upaya PPP untuk mencapai tingkat parlemen melalui MK gagal.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *