Ditjen Pajak Jawab Pertanyaan Bappebti Terkait Ketetapan Pajak Kripto

Uncategorized189 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat suara terkait permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPBT) untuk mengkaji ulang penerapan pajak kripto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Diwi Astuti meyakinkan, pihaknya akan menerima masukan dari pelaku industri dan masyarakat.

“Kami akan menerima masukan dari Bapebti, masyarakat. Pasti akan dibicarakan secara internal,” kata Dewey, Rabu, 28 Februari 2024 dalam perbincangan santai dengan media di Agot Z Kopitiam, Jakarta Selatan.

Dwi menjelaskan, industri kripto masih memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Dari 33 exchanger sebagai pemungut pajak kripto, total pembayaran pajak yang diterima sejak Mei 2022 hingga Januari 2024 mencapai Rp 506,4 miliar. Untuk sendiri tahun 2024 sampai Januari sebesar Rp39,13 miliar, ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBT) Tirtha Karma Sanjaya menilai pajak atas aset kripto berdampak pada nilai perdagangan kripto di Tanah Air.

Pasalnya akibat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto membuat banyak nasabah yang melakukan transaksi kripto di luar negeri.

“Retribusi yang berlaku saat ini akan menambah biaya bagi pelanggan. “Banyak nasabah yang melakukan transaksi dalam mata uang asing,” kata Tirta saat talkshow Ekosistem Kripto di Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

iklan

Melalui Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 68/PMK.03/2022 yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2022, pemerintah resmi menetapkan pajak atas aset kripto. PMK mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi. perdagangan aset kripto.

Bagi penjual aset kripto yang terdaftar PPH, pajak yang terutang sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi dan PPN sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi. Pungutan pajak lebih tinggi bagi yang tidak terdaftar di BAPBT yaitu PPH 0,2% dan PPN 0,22%.

Baca Juga  Ashanti bercerita tentang Anang dan kawan-kawan yang mampu tampil di laga Indonesia melawan timnas Filipina.

Tirta menilai pajak atas aset kripto perlu dievaluasi kembali mengingat industri kripto di Indonesia saat ini tergolong baru. Menurutnya, industri baru ini harus diberi ruang untuk tumbuh.

Pemberani Dananya | di antara

Pilihan Editor: Dipanggil Ikut Mengorganisir Kabinet Prabowo, Jokowi: Kenapa Tanya Saya?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *