DPC PDIP Solo melaporkan ke Bawaslu KPU terkait penolakan pembukaan kotak suara

Uncategorized89 Dilihat

TEMPO.CO, Solo – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo melapor ke KPU (KPU) Solo untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo Laporan pelanggaran administratif pada Pemilu 2024 terkait dengan penolakan KPU membuka kotak suara pada sidang paripurna terbuka penghitungan suara pemilu pada Sabtu, 2 Maret 2024. .

Liaison Officer (LO) DPC PDIP Solo, YF Sukasno saat melakukan pertemuan di ruang kerja Gubernur Solo. . Kemudian, dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu pekan lalu, saksi dari PDIP mengusulkan agar kotak suara dibuka, namun ditolak KPU.

Jadi tidak ada tusukan atau gigitan di salah satu TPS, tapi nomornya sudah tertulis, suratnya sudah tertulis, kata Sukasno kepada awak media usai pemberitaan, Selasa, 5 Maret 2024.

Selain terkait penghitungan suara, Sukasno mengatakan ada laporan terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dinilai besar. Saya kira ini besar sekali. Saya minta DPTb buka kotaknya, tapi tidak diterima, jadi kami bawa ke Bawaslu, ujarnya siang tadi, didampingi Wakil Ketua Bidang Hukum PDIP Solo Suharsono dan kader PDIP. Siro Barono.

Sukasno menilai, hal tersebut tidak biasa dilakukan. “Dalam jadwal pemungutan suara biasa, KPPS membuka surat suara dan melaporkan Partai A langsung menggigit. Partai B langsung menggigit, pelan-pelan, tidak menggigit,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Solo dari Bidang Penindakan Pelanggaran, Poppy Kusuma menerima tiga laporan pelanggaran administratif yang diterima PDIP dan dilaporkan ke Bawaslu.

iklan

Soal cara itu sudah diputuskan di Bawaslu 7 tahun 2022. Setelah menerima laporan, kita punya waktu 2 hari kerja untuk melakukan kajian pendahuluan, ujarnya.

Dia menjelaskan, kajian awal dilakukan untuk memastikan syarat formil dan materiil laporan tersebut terpenuhi dan tidak terpenuhi. Lalu pelanggaran apa saja yang terjadi?

Baca Juga  Disbudpar Sumut terus meningkatkan kualitas aplikasi DiSumutAja

Apabila syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, pelapor diberi waktu 2 hari kerja untuk memperbaiki laporannya.

“Untuk mengetahui memenuhi atau tidaknya persyaratan standar bahan, kami akan melakukan kajian pendahuluan. Jika tidak, kami harus memperbaikinya dalam waktu 2 hari. Jika dari penelitian ternyata persyaratan standar bahan terpenuhi, kami akan melakukannya segera daftar.” kata Poppy.

Pilihan Redaksi: PKS-PKB-PDIP Pilih Hak Bertanya di Sidang Umum DPR, Bagaimana dengan PPP?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *