Forum OSIS bergabung dengan koalisi meminta tinjauan materi sistem pendidikan nasional, menyerukan hak atas pangan bergizi

Uncategorized96 Dilihat

TEMPO.CO, bogor – Kajian Ketahanan Pangan Indonesia (IFSR) meminta uji materi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.UU Sistem Pendidikan Nasional) ke Mahkamah Konstitusi. IFSR bekerja sama dengan Persatuan Kesejahteraan Mahasiswa Indonesia (MAKSI) dan Forum. OSIS (FOS)

Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional adalah memberdayakan peserta didik dan memberdayakan peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, mempunyai keterampilan, dan kreatif. Menjadi warga negara yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Koalisi masyarakat sipil menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 tentang kebutuhan gizi anak Indonesia.

“Uji materi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan setiap anak di Indonesia terjamin haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak atas makanan bergizi setiap hari,” kata Ketua Dewan IFSR Glory Harimas Siombing dalam keterangannya. Diterima TEMPOSelasa, 13 Februari 2024.

Menurut Glory, UU Sistem Pendidikan Nasional tidak menjamin hak anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya sebagaimana diatur dalam UUD atau UUD 1945. Termasuk 41 persen anak sekolah yang bersekolah dalam keadaan lapar. Kemudian 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang tidak sehat.

Tak hanya itu, 55 persen anak usia sekolah di Indonesia tidak memahami apa yang dibacanya, tambah Glory. Belum lagi, prevalensi gizi buruk secara nasional masih berkisar 21,6 persen dan gizi buruk sekitar 3,8 persen. Fakta lainnya, delapan dari setiap seratus penduduk Indonesia tergolong gizi buruk. Sementara itu, 14 persen anak-anak di Indonesia mengalami gizi buruk parah.

“Umur 5-14 tahun sebanyak 26,4 persen penderita anemia. Sedangkan usia 15-24 tahun prevalensi anemia sebesar 32 persen,” kata Glory.

Baca Juga  Pemkab Konawe Utara luncurkan "Pak Tani Konasara"

iklan

Dari berbagai temuan dan data tersebut, koalisi melakukan uji materi terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya tidak hanya agar anak mendapat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional, tetapi juga mendapat gizi yang cukup. “Hal ini merupakan bukti komitmen koalisi masyarakat sipil, IFSR dan MAKSI dan FOS untuk menciptakan perubahan positif dalam kesejahteraan anak Indonesia,” kata Glory.

Handi Muharram Natapravira selaku project manager IFSR mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam peninjauan materi UU Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Handi, materi percobaan tersebut merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, menjadi bagian dari masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mengingat sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka menurut saya undang-undang sistem pendidikan nasional perlu ditinjau ulang. “Kami berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kasus ini kepada kami,” kata Handy.

Pilihan Editor: Gempa susulan bencana Meratus mengguncang Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *