Jaksa Agung Bakal Tunda Pemeriksaan Para Bakal Capres Cawapres Jika Terseret Dugaan Korupsi

Uncategorized199 Dilihat

RedaksiHarian – Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menunda semua laporan dugaan korupsi yang menyeret nama para bakal calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), hingga calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Dia bahkan memerintahkan hal tersebut secara intensif kepada jajarannya. Burhanuddin meminta anak buahnya lebih cermat dan berhati-hati dalam menangani kasus demikian.

Peringatan sekaligus perintah itu diberikan Burhanuddin dalam agenda memorandum menyambut pelaksanaan Pemilu 2024. Titah itu secara khusus diturunkan bagi jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen agar ditindaklanjuti.

ADVERTISEMENT

“Perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat ‘black campaign’, yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan,” ucap Burhanuddin, pada Minggu, 20 Agustus 2023.

Atas kecemasan itu, Burhanuddin betul-betul mewanti-wanti supaya Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus tak gegabah. Menurutnya akan lebih bijak jika proses pemeriksaan baik di penyelidikan maupun penyidikan ditunda dulu sampai seluruh tahapan pencalonan selesai.

“Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama,” ujar dia.

Tak hanya itu, Burhanuddin turut memerintahkan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses Pemilu . Hal ini, kata dia, adalah sebagai upaya deteksi dan pencegahan dini.

“Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin juga mengingatkan insan Adhyaksa untuk tegas dan bersikap netral dalam Pemilu 2024. Terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum

“Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik manapun,” katanya.

Baca Juga  Polisi Iptu FN yang Bunuh Penagih Utang yang Kabur di Polda Sumsel: Mobil Avanza Menunggak 2 Tahun

Diketahui, bacapres yang telah dideklarasikan resmi oleh partai dan koalisi pengusung masing-masing adalah Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, Anies Baswedan dari NasDem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), serta Prabowo Subianto dari kelompok Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Sementara, untuk nama bakal cawapres yang akan mendampingi ketiganya, hingga saat ini belum jua diumumkan, baik dari sisi Ganjar, Anies, maupun Prabowo.

Masa kampanye direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang, atau selama 75 hari. Adapun hari pemungutan suara tetap terlaksana pada 14 Februari 2024. ***

Post Views: 1

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *