Kaget SL jadi terdakwa, jaksa meninjau kasus korupsi Kementerian Pertanian.

Uncategorized14 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Sebuah contoh Menteri Pertanian Siahrul Yasin Limpo atau dialek Ia membacakan permohonan tersebut saat sidang di pengadilan pidana Korupsi Jakarta, Jumat pekan lalu, 5 Juli 2024. Ia mengaku terkejut bisa dituduh melakukan korupsi di kementerian yang dipimpinnya pada 2019-2023..

Pasalnya, tidak ada bukti nyata hukum atau fakta untuk menyatakan SL bersalah melakukan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementrian Pertanian) dalam rentang waktu 2020-2023.

“Mengacu pada doktrin yurisprudensi bahwa lebih baik menghukum seratus orang yang bersalah daripada menghukum dan membuat satu orang yang tidak bersalah menderita.”

SL mengaku masih bertanya-tanya mengapa dirinya dijadikan tersangka dan terdakwa serta mengapa para saksi memberikan keterangan dan ada pula yang memberatkan posisinya.

Ia menilai berbagai pernyataan tersebut tidak benar sehingga ada kemungkinan para saksi memberikan keterangan tanpa bebas atau di bawah paksaan atau ancaman.

Selain itu, kondisi kesehatannya saat ini sudah lanjut dan ia telah menjalani pengobatan dan lobektomi paru-paru, serta sepertiga paru kanannya telah diangkat karena tanda-tanda awal kanker.

Operasi dilakukan di Gleneagles Singapore Hospital, jelasnya.

Ia mengatakan, tidak hanya kondisi kesehatannya saja, kondisi kesehatan istrinya juga terus dipantau dan diawasi oleh dokter akibat penyakit yang dialaminya dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya atas dasar kemanusiaan, kata SL.

SL divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta birr karena korupsi di Kementerian Pertanian. Diputuskan untuk membayar kompensasi sebesar 44,27 miliar dolar dan 30 ribu dolar AS, di luar uang yang disita dan disita.

Jaksa meminta SLL dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 12 huruf E. Persimpangan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum Pidana Pasal 55 Ayat (1) 1 jo. Pasal 64 KUHP (1).

Baca Juga  Gerindra meminta Sekjen PDIP membenarkan isu Trump Card soal dukungan terhadap Prabowo-Gibran

Dia dituduh membunuh bawahannya

Dalam kasus ini, SYL menjadi tergugat karena diduga mengeksploitasi bawahan atau menerima imbalan sebesar 44,5 miliar birr. Sebagian uang itu diambil dengan memotong tunjangan perjalanan dinas bagi pekerja sebesar 10-50 persen. Anda dapat membaca beritanya di disini.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2021 hingga 2023 bersama Sekjen Kementan selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta 2023. Dituduh.

iklan

Keduanya menjadi fasilitator penggalangan dana dari pejabat Ceylon 1 dan karyawannya, termasuk pembayaran bunga pribadi kepada CEL.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Meir Simanjuntak mengakui Menteri Pertanian 2019-2023 Siahrul Yasin Limpo dan kuasa hukumnya melakukan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam pembacaan nota pembelaan (PLAYDOI), SL dan kuasa hukumnya menjelaskan bahwa SL telah menerima suap dari anak buahnya di Kementerian Pertanian.

“Jadi menurut mereka itu bukan pemerasan, tapi suap. Tapi pokoknya Pak SL mengaku melakukan tindak pidana korupsi,” kata Wali Kota di Pengadilan Tipikor Jakarta (TPCOR), Jumat.

Namun Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan membaca lebih lanjut untuk memahami SL dan catatan pembelaan kuasa hukumnya.

Dalam keterangan tertulisnya terkait suap yang diterima SL dan kuasa hukumnya, Mayer mengulas pasal dakwaan terhadap SL, yakni Pasal 12 Huruf A (UU) Nomor 31 dalam Nota Pembelaan. UU Penghapusan Tipikor tahun 1999.

Artinya, menurut kuasa hukum, Pak SL menerima suap dan seharusnya pemberinya didakwa korupsi sebagai pembayar suap, ujarnya.

Namun, dia menegaskan, menentukan pasal yang termasuk dalam dakwaan adalah masalah prinsip. Dominius Litius atau pengelola perkara milik jaksa penuntut umum berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Apabila terdapat perbedaan pasal-pasal yang ditetapkan kemudian, maka hal itu didasarkan pada pendapat majelis hakim pada saat mengambil keputusan akhir.

Baca Juga  Jokowi Teken Perpres HGU Bagi Investor IKN Hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Pakai Komersial?

“Yang jelas ini wilayah hukum kami dan kami tidak sembarangan, melainkan berdasarkan berkas perkara yang ada dan berbagai bukti yang menunjukkan korupsi yang dilakukan SL, hingga Pasal 12 huruf e, penggelapan,” jelas Meyer.

Sidang hukuman akan digelar pada Kamis, 11 Juli 2024.

Pilihan Editor Luhut: Anggaran Prabo Anda aman untuk IKN dan makan gratis 5 tahun ke depan, berikut perhitungannya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *