Kajian Demokrasi Rakyat telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai dugaan korupsi Dana Hibah Pertanian yang melibatkan anggota DPR.

Uncategorized211 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta -Banyak pihak yang menamakan diri Riset Demokrasi Rakyat mengungkap korupsi Dana Bantuan Pertanian, anggota DPR bernama depan MHA. Komisi Pemberantasan Korupsi. Harry Purwanto, Direktur Jenderal Riset Demokrasi Rakyat, mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 23 Februari 2024.

Laporan ini terkait dengan tuduhan bahwa dana bantuan pertanian senilai $2 miliar dari Dana Harapan Dewan ditolak karena korupsi. “Hari ini saya adalah direktur jenderal studi demokrasi publik Hari Purwanto mengatakan, “Pada tahun 2023, mereka mengajukan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait korupsi subsidi pertanian yang terjadi di Kabupaten Garut dan Provinsi Tasikmalaya.”

Tersangka lainnya termasuk empat pekerja ahli MHA yang memotong dana hibahnya sebelum berangkat ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. “Jadi uang sebelum ke Gapoktan akan dikurangi melalui BJB. Terus disalurkan melalui pekerja dan profesional. Jadi ini perintah anggotanya. DPR Itu,” katanya.

Dugaan korupsi tersebut berasal dari dana yang diberikan pada Program Bantuan Jalan Pertanian (JUT). Selain itu, dana program Rehabilitasi Irigasi Petani (RJIT) pada tahun 2023.

iklan

Ora Olia (Magang)

Pilihan Editor: KPK memanggil Direktur PTI Dekyung Glotek Indah atas tuduhan korupsi pengadaan APD oleh Kementerian Kesehatan.



Quoted From Many Source

Baca Juga  Pertemuan Ganjar-Cak Imin tunjukkan dialog antarpemimpin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *