Kementerian Perdagangan: Permohonan Temu belum mendapat persetujuan, tidak sesuai dengan regulasi model bisnis

Uncategorized25 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (dari Mendag) Isi Karim Aplikasi Temu Ia belum mendapat izin bekerja di Indonesia. Aplikasi Perdagangan elektronik Atau pasar asal Tiongkok belakangan ini mencuat karena dianggap berpotensi mendisrupsi pasar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara tersebut.

“Sejauh ini belum ada persetujuan,” kata EC saat rapat di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Ia mengaku bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal tersebut.

Mengenai izin yang tertunda, EC menjelaskan bahwa Temu beroperasi dengan model bisnis. Pabrik ke pengguna. Menurutnya, model bisnis tersebut tidak sesuai dengan kebijakan di Indonesia, karena bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dunia usaha.

Ia mengatakan, setiap transaksi dari pabrik hingga konsumen harus terhubung melalui perantara atau distributor. “Jadi tidak bisa langsung dari pabrik sampai ke konsumen,” ujarnya. Meski begitu, ia mengaku akan tetap mencermati aplikasi ini.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuga mengatakan, setiap penerapan marketplace harus mematuhi peraturan. Jerry di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024 “Prinsipnya dia tidak punya izin berjualan pada periode itu, jadi tidak boleh, mudah mengacu pada aturan.”

Jerry menjelaskan, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi asal China. Menurut dia, permohonan yang tidak mengikuti aturan Kementerian Perdagangan akan ditolak dalam bentuk apa pun. Misalnya toko Tik Tok yang dilarang karena tidak berizin. Namun platform tersebut kini telah bermitra dengan Tokopedia. Tapi kalau tidak ada (izin) tidak bisa, mudah saja.

iklan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera mempertimbangkan penerapan Temu dengan memperkuat regulasi, salah satunya Peraturan Dunia Usaha (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang berupaya memisahkan media sosial dan perdagangan elektronik.

Baca Juga  Ed Sheeran mengunjungi Pasar Santa, membagikan vinil sebelum pertunjukan di Jakarta

Menurut Deputi CEO Koordinasi Ekonomi Harian, Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian Perekonomian, Musdhalifa Makmoud, pemerintah menyadari disrupsi yang mungkin dihadapi pelaku UKM akibat munculnya aplikasi digital. Perdagangan lintas batas (perdagangan lintas batas) yang melintasi jalur distribusi dan mencakup barang-barang yang diimpor langsung dari Tiongkok. Belajar dari kasus Tik Tok Shop, tidak semua model bisnis digital atau platform digital cocok dengan kebutuhan Indonesia, kata Musdhalifah di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

Musdhalifa mengatakan kehadiran aplikasi semacam itu tanpa peraturan yang tepat dapat mengganggu ekosistem pasar dengan menciptakan persaingan tidak sehat, mengurangi permintaan terhadap produk lokal, dan menghilangkan beberapa lapangan kerja di sektor distribusi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen melindungi dan memberdayakan UMKM melalui serangkaian kebijakan strategis, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Pilihan Editor: Soal Zulhas Potensi Disrupsi UMKM, Aplikasi Temu: Saya baru tahu.

Han Revanda Putra



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *