Kritik terhadap dukungan sosial terhadap Jokowi, berikut sederet pendapat ahli.

Uncategorized125 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Program bantuan sosial atau Asisten sosial Baru saja dibagikan oleh Presiden Joko Widodo atau tiba-tiba Jokowi Ia mendapat banyak kritik jelang pemilu 2024. Di bawah kepemimpinan Jokowi, setidaknya ada dua program bantuan sosial pengurangan risiko pangan berupa Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Bantuan Keuangan Langsung (BLT).

Kritik terhadap bansos yang diusung Jokowi

1. Ekonom Faisal Basiri

Ekonom Faisal mengkritisi bantuan sosial di Siri dan meminta agar tidak dijadikan sebagai mekanisme terpadu sebagai jaring pengaman sosial dalam pengelolaan perekonomian. Menurut dia, peningkatan anggaran bansos terbukti tidak meningkatkan peluang penyelamatan nyawa manusia di Indonesia. “Bansos tidak bersifat sementara (tidak hanya pada saat pemilu),” kata Faisal Basiri.

Diketahui, anggaran jaminan sosial tahun 2024 lebih besar Rp 468,2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp460,6 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp443,5 triliun.

2. Ekonom UGM Angito Abimanyu

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Angito Abimanyu mengkritik program bantuan sosial yang dipimpin Jokowi. Menurutnya, dukungan sosial, termasuk presiden, tidak boleh dibagi ke satu atau dua pihak yang terpisah untuk menghindari politisasi. Yang bisa dikatakan hanya kementerian yang bertanggung jawab, jadi ada akuntabilitasnya, kata Anjito di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Bansos sebaiknya disalurkan oleh Menteri Sosial sebagai penerima anggaran. Bantuan sosial yang disalurkan tidak ditandai dengan logo suatu instansi, hanya dapat ditunjuk oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab bansos merupakan hak masyarakat yang dibelanjakan dengan menggunakan dana pemerintah. Angito mengatakan, hal itu dilakukan untuk menghindari politisasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Baca Juga  Mendag Zulhas Resmikan Toko NU-Mandiri di Yogyakarta: Masyarakat Harus Cerdas Bertransaksi Bisnis.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menunjukkan bahwa program bansos meningkatkan kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Jokowi hingga mencapai 77 persen.

iklan

Keberpihakan pada Jokowi diperkirakan akan berdampak pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. “Kepuasan rakyat ini menjadi sarana penting untuk memberikan hasil back coat bagi salah satu pasangan yang didukung oleh pasangan tersebut. Presiden,” kata FITRA dalam keterangan resmi, Jumat. 26 Januari 2024.

4. Direktur Ide, Yusuf Wibisono

Yusuf Wibisono, Direktur Lembaga Penelitian Kependudukan dan Kemiskinan, mengomentari program bantuan sosial yang dicanangkan Jokowi. Ia menilai dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan keraguan serius terhadap politik dukungan sosial.

Prinsip dasarnya bansos bersifat sementara dan akan disalurkan kepada penerima baru lainnya ketika penerima lama sudah tidak membutuhkannya lagi, yaitu ketika keamanannya membaik, kata Yusuf saat dihubungi. waktuRabu, 24 Januari 2024.

Artinya ketika penerima lama sudah tidak diperlukan lagi, maka program harus dihentikan dan dipindahkan ke penerima baru lainnya. Kesehatannya membaik.

Yolanda Agne | ADIL AL HASAN | RR ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | RIRI RAHAYU | Addinda Jasmin PRASETYO | RIANI SANUSI Putri

Pilihan Redaksi: Begini Pertemuan Sri Mulyani dengan Megawati di Tengah Desakan Jokowi Minta Uang Bansos



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *