MK Tanggapi Keberatan Anwar Usman atas Pengangkatan Ketua Hakim Suhartoyo: Implementasi Putusan MKMK

Uncategorized170 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Mahkamah Konstitusi (MK) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menanggapi upaya administratif (protes). Anwar Usman. Surat protes tersebut sebelumnya telah dikeluarkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Terhadap surat keberatan yang disampaikan kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman, telah diberikan tanggapan berdasarkan hasil RPH (Rapat Pembahasan Hakim) pimpinan Mahkamah Konstitusi, kata Eni melalui pesan singkat, Kamis, 23 November 2023. Anwar Usman mengajukan surat keberatan karena menilai ada kejanggalan dalam keputusan tersebut. MKMK Ia mencopot dirinya dan mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Eni mengatakan, pada prinsipnya dirinya diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo Hal ini merupakan bentuk implementasi dari keputusan MKMK. Menurut dia, hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dan Ketua MK hadir langsung dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan, kata Eni.

Surat tanggapan Eni MK diberikan kepada kuasa hukum Anwar Usman. Ia juga mengatakan, tindak lanjut setelah surat balasan tersebut menjadi domain Anwar Usman dan kuasa hukumnya. “Ini surat kuasa Yang Mulia Anwar Usman,” kata Annie.

Sebelumnya, Anwar Usman melalui kantor pengacaranya, Frankie Simbolone and Associates, mengajukan keberatan administratif tersebut. Surat Sekarang tanggal 15 November 2023.

Terkait poin-poin yang disampaikan pengacara Anwar Usman kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun tersebut Dalam putusan nomor 17 yang dikeluarkan pada 9 November 2023, ia memberhentikan kliennya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi.

Keputusan tersebut sama sekali melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi pelanggan kami, ujarnya kepada Tempo melalui surat yang diterima, Selasa, 21 November 2023.

Baca Juga  TNI membenarkan adanya serangan TPNPB, membantah ada tentara yang terluka

iklan

Tim kuasa hukum Anwar Usman mengumumkan warga negara yang terkena dampak suatu keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30, Pasal 75, Ayat (1) dan Ayat (2). Pejabat atau atasan yang mengambil dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan.

Sedangkan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keberatan dan banding. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 Ayat (1) sengketa administrasi publik, batas waktu pengajuan gugatan dihitung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan. Upaya administratif diterima oleh anggota masyarakat atau diakui oleh pejabat administratif pemerintahan yang mengawasi selesainya upaya fisik dan/atau administratif.

Di tahun Dalam Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Nomor 2 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Otoritas Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), (1 ) oleh instansi dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Perbuatan yang melanggar hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, (2) Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa tindakan negara setelah melakukan tindakan administratif. Di tahun Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, setelah mengambil tindakan administratif mengenai pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

Sebelumnya, MK memilih Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai ketua baru menggantikan Anwar Usman. Hasil terpilihnya Suhartoyo diumumkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra usai Rapat Konsultasi Peradilan (RPH) yang digelar pada Kamis, 9 November 2023.

Sultan Abdurrahman Barang pribadi

Pilihan Editor: Anwar Usman kembali dilaporkan ke MMMK karena menolak pengangkatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  BPKN menanggapi permintaan maskapai untuk menaikkan harga tiket



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *