TEMPO.CO, Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Mullahwarman Khardiya Hamzah menanggapi pernyataan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman Dia dinyatakan bersalah. Pada prinsipnya MKMK tidak dapat membatalkan putusan MK.
“Sudah final dan mengikat, mengikat konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. waktuSabtu, 4 November 2023
Menurut dia, jika MKMK ingin mengubah keputusan mengenai batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hanya dia yang bisa memerintahkannya. MK akan bersidang kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Jadi pada dasarnya, kata Herdianyah, pembatalan tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bukan oleh MKMK.
“Pembatalan juga bisa dilakukan melalui pengecekan terbitan baru pada artikel yang sama. “Permintaan resmi sudah ada yang mengajukan, Pasal 169 UU 7/2017 huruf q,” ujarnya.
Sebab, kata Herdiansyah, hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan putusannya. Oleh karena itu, keputusan yang memihak Prabowo-Gibra bisa saja dibatalkan dengan dakwaan baru. “Tentu saja komposisi hakimnya di luar AU (Anwar Usman). Harapannya, baik ketua maupun hakim Mahkamah Konstitusi Uni Afrika dipecat,” ujarnya.
“Oleh karena itu, mungkin hanya ada dua pilihan, lagi-lagi komposisi hakim yang berbeda (tanpa AU) atau keputusan atas dakwaan baru.”
iklan
Terkait bukti-bukti yang mendukung perbuatan tercela Anwar Usman, Ketua MMMK Gimli Ashidiki menyatakan sudah lengkap. Alat bukti tersebut antara lain keterangan ahli, saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, dan surat menyurat. “Lagipula kasus ini tidak sulit dibuktikan,” kata Jimmy.
Gimli mengatakan buktinya adalah timbul perbedaan pendapat atau beda pendapat, timbul keresahan internal dan perbedaan pendapat. “Semua orang sudah mengetahui informasi rahasia, itu membuktikan ada masalah,” kata Jimmy.
Gimli bilang itu Anwar Usman. Hakim Paling banyak dilaporkan. “Semuanya dua puluh satu,” kata Jimmy. Dia mengatakan, pihaknya punya waktu 30 hari untuk memproses seluruh laporan. Namun ia mengaku bersyukur bisa menyelesaikannya dalam waktu 15 hari.
Pilihan Editor: BPJS kesehatan dan biaya pembersihan karang gigi menggunakan prosedur
Selalu update informasi terbaru. Simak berita terkini dan berita pilihan dari Tempo.co di channel Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate bergabung Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.
Quoted From Many Source
