PKS Buka Pemilu Pemakzulan Jokowi, Ini Aturannya Sesuai Undang-Undang.

Uncategorized141 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Pidato Penuntutan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan didahulukan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera membuka kemungkinan pemakzulan. Jokowi Jika itu hanya tebakan Cewek-cewek Atau campur tangan pada Pilpres 2024 terkonfirmasi. “Jika itu benar dan jika itu benar diverifikasi, Gugatan itu bisa menjadi pilihan, kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.

Lalu apa sebenarnya pemakzulan presiden? Konstitusi?

Dapat diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan pemakzulan, pemecatan, atau pencopotan seseorang dari posisi kepemimpinan. Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi: “Dalam masa jabatannya, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila terbukti hukum melakukan makar terhadap pemerintah, korupsi, penyuapan, tindak pidana atau perbuatan berat atau tercela lainnya atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut UUD 1945, proses pemakzulan harus selalu menghormati konstitusi sebagai wujud prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Presiden harus memulai dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR).

iklan

Sebelum mengajukan permohonan secara formal ke MPR, sebagai pemilik sah DPR harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum langkah-langkah tersebut diambil, DPR menggunakan hak angket dalam upaya meneliti kebijakan yang diambil Presiden dan/atau Wakil Presiden. Langkah selanjutnya setelah itu adalah menggunakan hak berekspresi untuk membawa perkara Presiden dan/atau Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Apabila permohonan yang diajukan Partai Rakyat Demokrat mengenai dugaan pelanggaran hak yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden berhasil diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran berdasarkan Pasal 7A UUD 1945. , putusan Mahkamah Konstitusi mengadili, setelah pembacaan, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak langsung hadir.

Baca Juga  Gempa berkekuatan M 4,1 dirasakan warga Kepulauan Batu, Minantawai.

Tahap selanjutnya adalah sidang pleno MPR. Keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan memerlukan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.

Pilihan Editor: PKS membuka pemilu pemakzulan Jokowi menyusul tudingan Kawe-Kawe Pilpres 2024.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *