PPPU menyatakan kehilangan suara di 18 distrik.

Uncategorized106 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahamed Baidowi, pihaknya menggugat hasil pemilu karena ada pemungutan suara. PPP Ia disebut-sebut menghilang di berbagai TPS. Oleh karena itu, KPU kembali menaikkan suara PPP atau KPU Hanya mencapai 3,87 persen atau di bawah batas parlemen.

Pada Sabtu, 23 Maret 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seorang pria bernama Awick mengatakan, “Ada terlalu banyak kasus di 18 provinsi. Kalau tidak salah ada sekitar 30 daerah pemilihan.

Ada tuntutan hukum. PHPU Hal itu didukung berbagai bukti ke Mahkamah Konstitusi atau MK yang menunjukkan PPP kalah suara di daerah pemilihan antara lain Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Dia mengatakan berbagai bukti yang dikemukakan terkait data penghitungan internal PPP dibandingkan dengan hasil frekuensi perolehan suara KPU (KPU).

Meski kehilangan suara PPP tidak besar di setiap dapil, namun secara umum kehilangan suara PPP mencapai lebih dari 200 ribu seperti dilaporkan di seluruh dapil.

Awick untuk PPP Ia mengatakan salah satu daerah pemilihan yang paling terkena dampaknya adalah di daerah pegunungan Papua. Padahal dia calon legislatif yang datang, C1-nya lima ribu lebih, tapi tertulis dia hanya mendapat 200 suara di hasil Republik Nasional, ujarnya.

iklan

Awick menilai perolehan suara PPP pada pemilu legislatif 2024 akan melebihi ambang batas parlemen, yakni lebih dari empat persen atau sekitar enam juta suara.

Karena itu, dalam persidangan nanti, P.P.P. Ia menghadirkan saksi-saksi yang disiapkan partai dan diminta MK.

Di masa lalu, P.P.P. Ketua Umum Partai Pemenang Sandiaga Uno berharap partainya lolos ke parlemen melalui perkara Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Jokowi Bantah Atur Capres dan Cawapres: Bukan Wewenang 'Pak Lurah'

“Kita sekarang sudah masuk tahap Mahkamah Konstitusi dan kita yakin suara kita yang lebih dari empat persen bisa dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Sandiaga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu, 23 Maret 2024.

Pilihan Editor: TPN Ganjar-Mahfoud menilai hakim konstitusi bertujuan untuk mengendalikan PHPU



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *