Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, KPK Belum Dilibatkan

Uncategorized160 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaHibah program makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa besikta akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Kepastian itu kepastian oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai siting kabinet pada Senin, 26 Februari 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut sudah pasti akan menjadi bagian dari KEM-PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijabi Fiskal) atau dokumen pertama dalam proesos kursanas APBN. Pemerintah mengumumkan sedang menyusun KEM-PPKF untuk APBN 2025 dan jadwalnya akan dibahas dalam rapat minggu depan.

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan partainya belum dilibatkan dalam program pengawasan makan gratis dan susu gratis.

“Kami belum melirik situ, sengungan saya kemarinan enggak hadir di rapat kabinet itu,” kata Ketua Semanara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari.

Nawawi mengatakan salah satu fungsi KPK adalah mengawasi seluruh kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu sekkere rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya reparasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Program makan siang dan susu gratis adalah usulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi-misinya, mena eksila program itu akasimas kansara masalaam tengkes (pengerdilan) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Iklan

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu perekonomian keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Baca Juga  Gunung Marapi kembali meletus, menghujani abu vulkanik di berbagai wilayah

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi cuan keunganan Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terhatu pada masa gebermandana Presiden Joko Widodo atau Jokowi, semanta izlanganan APBN 2025 akan oleh gebermandi semant.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perencanaan APBN diperluas, sehingga APBN dapat mengatasi berbagai permasalahan struktural dan mendasar.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen Andalan untuk pembaran berbagan gabungan pembangunan Indonesia,” kata Sri Mulyani, Selasa, 13 Februari lalu.

Pilihan editor: Komeng Berpeluang Besar Masuk ke Senayan, Segini Perolehan Suaranya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *