Puslapdik Kemendikbudristek: Informasi penerima KIP perguruan tinggi harus terdaftar di PDDIK

Uncategorized143 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang mencari operator Kartu Indonesia Pintar atau Perguruan Tinggi KIP Untuk segera melaporkan informasi Murid Ke Database Pendidikan Tinggi atau Peddict. Laporan ini bertujuan untuk menyinkronkan seluruh data penerima KIP Kuliah untuk didaftarkan ke PDDICT.

Muni Ika, Subkoordinator KIP Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, “Jadi, seluruh informasi pencairan uang kepada penerima KIP Kulia sudah sesuai dengan informasi yang ada di PDDKT. ” halaman Puslapdik.

Kewajiban Muni ICA untuk membuka informasi mahasiswa tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal atau Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Program Perguruan Tinggi Indonesia Cerdas. Sebelumnya, Puslapdik menyampaikan kewajiban keterbukaan informasi melalui rapat koordinasi dan surat imbauan dengan perguruan tinggi. Namun kata Muni, kedua cara tersebut belum cukup dan perlu ditekankan oleh Sekda.

Kewajiban sinkronisasi informasi penerima KIP Kulia ini merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2022. Saat itu ditemukan saluran pendanaan yang sudah tidak aktif lagi bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Hal ini, kata Mooney, karena informasi mahasiswa belum terdaftar di PDDKT dan dana masih disalurkan karena berbagai alasan. “Mahasiswa penerima KIP Kuliah melalui Persesjen ini tidak dapat disebut sebagai penerima KIP Kuliah jika tidak terdaftar di PDDikti,” kata Mooney.

Pengumpulan informasi mahasiswa penerima KIP Kuliah harus paralel dengan perencanaan pengeluaran. Batas waktunya adalah tanggal 30 Maret untuk semester genap dan tanggal 30 September untuk semester ganjil.

“Apabila setelah tanggal tersebut tidak ada informasi, maka dianggap mengundurkan diri. Oleh karena itu, kecuali ada anggapan yang kuat, Anda tidak dapat diangkat sebagai penerima KIP Kuliah,” kata Mooney.

Baca Juga  BMKG menyimpulkan patahan Sumedang memicu gempa bumi pada 31 Desember 2023.

iklan

David Adiputra, Subkoordinator Sistem Informasi PDICTI, mengatakan kendalanya hanya pada waktu pelaporan. Ada beberapa kampus yang melaporkan informasi mahasiswa selama batas waktu tersebut.

“Kebanyakan perguruan tinggi khususnya yang melaporkan PTS dari awal. Pada akhir semester, hanya beberapa PTS saja yang melaporkan,” kata David.

Dekan Kelompok Teknis Puslapdic Aprina Ramadan menyarankan agar pendataan dilakukan lebih awal. Pengumpulan data cukup dengan memasukkan biodata siswa dan kartu rencana studi atau KRS. “Mendaftar minimal satu kursus di KRS saja sudah cukup,” ujarnya.

Aplikasi untuk membayar secara bertahap

Dekan Aprina menghimbau untuk mengajukan pembayaran KIP Kuliah di setiap jenjang. “Pembayarannya bisa bertahap, tidak perlu menunggu seluruh siswa mendaftar,” ujarnya.

Atas keterlambatan pengajuan ini, Dekan menyarankan agar kampus memberikan prioritas kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. “Utamakan penerima KIP Kulia terlebih dahulu, karena mereka butuh biaya sehari-hari, biaya kost dan lain sebagainya,” kata Dekan.

Pilihan Editor: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tahun lalu 17 juta siswa menerima PIP dan 780 ribu siswa mendapat dukungan KIP-K.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *