Serikat Pekerja Tekstil Tolak Potong Gaji Tepera: Sub Pemerintah

Uncategorized47 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Federasi Serikat pekerja Tekstil Garmen dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP TSK SPSI menolak pemotongan gaji tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Ginto meminta pemerintah mencabut dan mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerapan Tapera.

Tapera hanyalah siasat pemerintah untuk memungut uang dari para pekerja yang dikelola BP (Badan Pengelola) Tapera, yang gaji dan biaya operasionalnya ditanggung dari tabungan masyarakat sesuai ketentuan UU Tapera, kata Roy kepada Tempo melalui keterangan tertulis. , Rabu 29 Mei 2024.

Saat ini, Roy sedang mempertimbangkan pemotongan gaji. Karyawan Kontribusi bulanannya sangat tinggi. Mulai dari iuran BPJS Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua (JHT) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Beban ini akan bertambah jika iuran tapera diwajibkan.

“Pemerintah tidak peka terhadap masyarakat, terutama para pekerja, yang berada dalam situasi yang sangat sulit,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan iuran tapera tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan gaji. Mereka mengatakan tahun ini kenaikan gaji buruh sangat kecil karena adanya UU Cipta Kerja. Di sisi lain, kebutuhan hidup juga semakin mahal.

Harga sembako naik, PPH 21 persen, pemerintah justru menambah kesulitan ekonomi pekerja dengan melakukan tapering, ujarnya. “Masyarakat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah.”

Ia juga mengatakan FSP TSK SPSI akan turun ke jalan jika pemerintah tidak membatalkan wacana kebijakan pengurangan gaji Tapera. Mereka akan protes.

Terkait penerapan tapera yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei lalu, kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta sebesar 3 persen dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020.

Baca Juga  7 tanda hubungan di ambang putus, komunikasi kurang, dan jarak emosional

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah memperhitungkan kebijakan pengurangan gaji sebesar 3 persen untuk Tapera. Ia juga mengatakan masyarakat bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Kepala Negara merefleksikan kebijakan BPJS kesehatan selain skema gratis yang menuai kontroversi.

“Setelah berjalan, saya rasa manfaat rumah sakit itu tidak dipungut biaya. Hal seperti itu dirasakan setelah berjalan. Kalau tidak, biasanya ada pro dan kontra, kata Jokowi, Senin, 27 Mei 2024.

RIRI RAHAYU | DANIEL A.FAJRI

Pilihan Editor: Polemik Gaji Buruh untuk Pemotongan Tapering, Menteri Basuki: Itu Penghematan.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *