Tindak pidana pemilu sering terjadi, Jaksa Agung sedang menyiapkan rencana penanganan dan netralitasnya

Uncategorized153 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaJaksa Agung Sanitaire Burhanuddin Republik Indonesia merupakan tindak pidana pemilu umum atau Pilihan Hal ini masih sering terjadi, terutama untuk pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara dan tidak dapat ditebus.

Oleh karena itu, ini merupakan celah hukum yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk menghindari jebakan hukum dengan menghentikan proses penanganan perkara tindak pidana pemilu, ujarnya. Santo Burhanuddin Kamis 16 November 2023 dalam rapat gabungan dengan Komisi III di Gedung Nusantara II DPR RI.

Ia mencontohkan, Kejaksaan Agung saat ini mendukung pemilu 2024 mendatang dengan menjelaskan koordinasi Forum Pusat Gakumdu dalam penertiban tindak pidana pemilu guna menjaga netralitas lembaga.

Sebagaimana kita ketahui bersama, proses penanganan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum Terpadu atau Balai Gakumdu yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ujarnya.

Aplikasi ini Hal itu berdasarkan amanat yang diberikan dalam Pasal 486, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saint Burhanuddin menjelaskan, sistem koordinasi pengamanan Kejaksaan Agung akan segera diterapkan.

Secara singkat dapat kami jelaskan bahwa proses koordinasi yang kami lakukan adalah menyeimbangkan pandangan dengan melakukan diskusi bersama dan siap dalam setiap langkahnya, ujarnya.

iklan

Saint Burhanuddin juga mengatakan, rencana tersebut mencakup 8 langkah mengenai pusat penegakan hukum terpadu pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3.

Tahapan tersebut adalah penelitian, pendidikan, rapat paripurna, pengendalian pemilu, pendidikan praperadilan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, ujarnya.

Sant Burhanuddin juga mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor 6 dalam mendukung peran Kejaksaan Agung RI sebagai langkah mempertimbangkan penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak tertentu. Dan mensukseskan pemilu 2024. ,” dia berkata.

Baca Juga  Momen Berkesan Hernando Ari Bantu Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024

Saint Burhanuddin menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, seluruh Kejaksaan Agung harus memastikan netralitasnya. Untuk kelompok mana pun.

Pilihan Redaksi: Kajari Bondawoso Jadi Tersangka, Jaksa Agung: Saya Ingin Jaksa Cerdas, Bermoral, Bukan Maksiat



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *