Top 3 Metro: Merasa Kepala Dinas setempat ingin membodohi masyarakat, Ganjar memberikan pendidikan nasional di FISIP UI.

Uncategorized154 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Tiga program berita terpopuler di saluran Metropolitan Selasa pagi ini dimulai dari acara utama Layanan lokal DKI dinilai ingin membodohi masyarakat. Walhi mengkritik Kepala Dinas LH DKI yang masih membantah buruknya kualitas udara Jakarta.

Berita lain yang sangat populer adalah Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara Pendidikan Nasional di FISIP UI. Dinu membenarkan Ganjar tidak diundang sebagai calon presiden.

Berita terpopuler ketiga adalah polisi telah menangkap 9 orang, dua di antaranya adalah anak-anak, setelah melakukan hasutan kekerasan di media sosial. Selain menghasut konflik, mereka juga diduga melakukan jual beli senjata tajam untuk digunakan dalam konflik.

Berikut 3 berita terpopuler Metropolitan Channels pada Selasa 19 September 2023:

1. Dalil alat ukur pribadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI dinilai berupaya menipu masyarakat.

Wahana Pelestarian Lingkungan Hidup atau Walhi mengkritik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto yang masih membantah buruknya kualitas udara Jakarta. Ia menduga Asep ingin menipu masyarakat.

Walhi mengutip pernyataan ASEP di sela-sela rapat pembahasan APBD Perubahan 2023 pada Jumat, September 2023 di Grand Sempaka Resort, Bogor. Saat itu, Asep mempertanyakan indeks kualitas udara yang berasal dari jaringan alat atau stasiun pemantauan IQAir. yang tersebar luas di kalangan masyarakat.

Dari hasil pengukuran yang mudah diakses, isu kualitas udara Jakarta semakin meningkat akhir-akhir ini. Jakarta seringkali masuk dalam daftar kota besar dengan polusi udara terburuk (tidak sehat) di dunia.

Namun ASEP menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta saran dari Dinas Daerah DKI terkait petunjuk pemasangan perangkat tersebut. Meletakkan perangkat di lokasi yang kurang mendukung untuk penelitian, seperti di lokasi yang berdebu, dapat menyebabkan hasil pengukuran IQAir menjadi kurang akurat atau tepat.

Baca Juga  Top Metro: Banjir Jakarta Kemarin, Uji Coba Almas-Gibran, Upaya Evakuasi Pilot Susi Air

Menurut Walhi, deklarasi ASEP tidak diperlukan dan tidak diperlukan dalam upaya Jakarta mengendalikan pencemaran udara. Pernyataan ini membuktikan pemerintah masih menampik buruknya kualitas udara di Jakarta dan masih terjebak dalam perdebatan alat ukur, kata aktivis Walhi Diki Mohamed Aminullah dalam pesan singkat yang disiarkan, Senin, 18 September 2023.

Aminullah mengatakan, Kepala Dinas Wilayah DKI Jakarta harus memahami bahwa informasi pengendalian kualitas udara tidak hanya untuk masyarakat. Alasannya, masyarakat bisa melihat langsung bahwa udara Jakarta rawan polusi. Mereka juga memfilmkannya sendiri dan membagikannya di media sosial.

Di media sosial Tik Tok saja, sepanjang Agustus 2023, Walhi Jakarta mencatat lebih dari 50 akun mengunggah bukti buruknya kualitas udara Jakarta. Video yang diambil dari jalan raya, gedung bertingkat, dan pesawat terbang dengan jelas memperlihatkan langit Jakarta yang gelap karena kabut asap.

Sejumlah aktivis Koalisi Ibukota menggelar aksi damai di depan Balai Kota Diki Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023 di Diki Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Bandung, menyikapi pencemaran udara selama berbulan-bulan yang membuat warga khawatir. Selain mengancam kesehatan, polusi udara dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan seperti anak kecil, lansia, dan penderita penyakit bawaan. Anehnya, respons pemerintah terhadap permasalahan ini terkesan kurang serius, meski pada Senin (13/8/2023) Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri dan Pj Gubernur Diki Jakarta Heru Budi Hartono. Tempo/Subekti.

Dengan kata lain, Aminullah menambahkan, “Pengetahuan resmi mengenai buruknya kualitas udara di Jakarta diperoleh secara empiris tanpa bantuan alat ukur.”

Berdasarkan bukti anekdot yang dibagikan masyarakat di media sosial, Walhi menilai pihak Dinas Wilayah Diki Jakarta tidak boleh mempermasalahkan alat ukur tersebut. Sebab, buruknya kualitas udara di Jakarta sangat jelas terlihat langsung dengan mata. Kementerian Kesehatan juga menyatakan adanya peningkatan penyakit ISPA.

Baca Juga  Ombudsman minta Kemendagri buka data nama calon penjabat kepala daerah

“Dengan demikian, upaya DLH Dicky Jakarta untuk memperdebatkan alat ukur swasta tidak diperlukan. Kecuali jika DLH Dicky Jakarta ingin menyesatkan masyarakat,” tegas Aminula.

Selain itu, Aminullah menilai Dinas Lingkungan Hidup DK Jakarta patut malu karena tidak mampu memberikan informasi pencemaran udara secara lengkap dan transparan kepada masyarakat dan harus berbenah. Jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat harus mencari dan berbagi informasi tentang polusi udara melalui media sosial dan sektor swasta.

Pernyataan terbaru Aminullah serupa dengan yang sebelumnya disampaikan Guru Besar FKUI dan Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Erlina Burhan. Menurut dia, selama ini informasi pengukuran dan distribusi kualitas udara dari peralatan pemerintah masih sedikit.

Padahal, Erlina mengatakan kualitas udara, baik atau buruk, sangat penting bagi aktivitas luar ruangan warga. “Pemerintah sepertinya memaksakan diri untuk cerdas dalam hal ini,” kritiknya dalam diskusi mengenai polusi udara.

Berikutnya Ganjar Bakal Jadi Pemateri di Diknas, Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Tegaskan Bukan Capres…



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *